Praktik suap benar-benar tak bisa dipisahkan dari rekrutmen calon
pegawai negeri sipil (
CPNS).
Anehnya, praktik kotor ini tak jarang justeru melibatkan kepala daerah
atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis.
Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen
CPNS mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun. “Masa-masa rekrutmen
CPNS
baru tak ubahnya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian,”
ujarnya dalam seminar rancangan undang-undang aparatur sipil negara (RUU
ASN) dalam forum rembuk nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok, Jabar kemarin.
Untuk level pemkab/ pemkot, pejabat pembina kepegawaiannya adalah
bupati/ wali kota. Sedangkan jenjang pemprov, dipegang gubernur. “Kalau
di instansi pusat, pejabat pembina kepegawaiannya adalah para menteri,”
katanya.
Mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, nilai transaksi suap dalam penerimaan
CPNS
itu muncul dari laporan masyarakat kepadanya. Selain itu, diam-diam
Sofian juga menerjunkan tim untuk melakukan pemantauan. “Kasus suap atau
jual beli kursi
CPNS ini hampir di seluruh instansi pusat dan dearah,” katanya.
Sofian menuturkan, hampir di seluruh daerah harga kursi
CPNS mencapai Rp 150 juta per orang. Dia mengatakan jika nominal Rp 35 triliun itu adalah hitung-hitungan kasar.
Maraknya praktek jual beli kursi ini tidak lepas dari intervensi
bupati, walikota, gubernur, hingga para menteri. Dia mengatakan jika
para pejabat politik itu menganggap masa rekrutmen
CPNS
baru adalah ladang basah. “Motivasi utama mereka adalah mengumpulkan
uang untuk mengembalikan biaya kampanye,” tuturnya. Sofian
memperkirakan, jika proses jual beli kursi
CPNS itu berjalan tanpa hambatan, dalam waktu tiga kali masa rekrutmen saja sudah bisa mengembalikan modal menjadi kepala daerah.
Dia bertekad, praktik haram itu tidak boleh terjadi lagi. Salah
satu antisipasinya adalah mencopot wewenang pejabat pembina kepegawaian
dari para bupati, walikota, gubernur, hingga menteri. “Ketentuan baru
ini ada di dalam draf RUU
ASN,” kata dia.
Mantan rector UGM itu lantas mengatakan, wewenang pejabat pembina
kepegawaian nantinya akan dilimpahkan kepada sekda (kabupaten, kota, dan
provinsi). Kemudian jika di lingkungan kementerian, akan diambil alih
oleh sekretaris jenderal (sekjen).
Menurutnya, pemindahan wewenang dari pejabat politik ke
PNS senior itu memang tidak menjamin praktek jual beli kursi
CPNS hilang seratus persen. Tetapi paling tidak ketika wewenang itu ada di tangan
PNS, pemerintah bisa dengan mudah mengawasi dan menjatuhkan sanksi jika ada kasus jual beli kursi
CPNS baru. ”Nanti ada Komisi pegawas
ASN yang diberi mandat sebagai pengontrol
PNS pejabat pembina kepegawaian,” katanya. Sofian menuturkan, RUU
ASN
ini memang mendesak untuk diterapkan. Dia memperkirakan, RUU ini akan
disahkan DPR pada masa sidang pertama 2013 yang berlangsung April nanti.
Sofian tidak memungkiri jika di internal pemerintah ada banyak penolakan terhadap keluarnya RUU
ASN itu. Bahkan pembahasan RUU
ASN
ini dibawa ke meja presiden berkali-kali. “Menurut saya, banyak yang
menolak karena merasa tidak nyaman dengan sistem yang baru dan lebih
bersih nanti,” tandasnya.
Cara lain untuk mencegah praktek jual beli kursi
CPNS adalah pada sistem pembagian kuota. Jika dulu sistemnya instansi mengajukan kuota
CPNS ke Kemen PAN-RB dan rata-rata disetujui sesuai permintaan. Tetapi sejak tahun lalu, permintaan kuota
CPNS baru benar-benar berdasakan kebutuhan dan jumlah
PNS yang pensiun.
Mendikbud Mohammad Nuh yang hadir dalam forum itu mengatakan,
posisinya memang pejabat politik. “Tapi saya bukan pejabat politik
praktis yang dari partai A, B, atau C,” katanya. Nuh menuturkan, Kemendikbud akan menjalankan rekrutmen
CPNS dengan baik. Menteri asal Surabaya itu menegaskan, tidak akan menolerir jika ada kasus jual beli kursi
CPNS baru di lembaganya. “Saya tidak tahu
CPNS-
CPNS
yang masuk itu titipan siapa. Proses rekrutmen kita jalankan terbuka,”
tutur Nuh. Dia juga mengaku siap menjalankan konsekuensi penerapan RUU
ASN. 2014 Rekrut 4,7 Juta Guru dan Dosen
Meski aroma jual beli kursi
CPNS kental sekali, Sofian mengatakan pemerintah tidak menutup kran rekrutmen baru. Pada tahun 2014 nanti ada 4,7 juta
formasi CPNS
baru untuk guru dan dosen. “Kemungkinan besar mulai dibuka per 1
Januari 2014. Dan nanti namanya aparatur sipil negara (dengan asumsi RUU
ASN telah disahkan, red),” katanya.
Sofian menuturkan jika seluruh kuota
CPNS itu akan dipisah menjadi dua jenis. Yakni aparatur sipil negara kategori
PNS sebanyak 2 juta. Lalu sisanya sebesar 2,7 juta adalah aparatur sipil negara kategori
pegawai negeri perjanjian kerja (
PNS kontrak).
Dia menegaskan lagi jika penerapan
PNS kontrak itu bukan bentuk melegalkan praktek rekrutmen tenaga
honorer. Sofian mengatakan jika rekrutmen
PNS kontrak dilaksanakan seketat rekrutmen
PNS tetap. “Kualifikasi dan kuotanya juga tidak sembarangan. Berbeda dengan tenaga
honorer,” kata dia.
Sumber :
http://www.pengumumancpns.com
